Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan perubahan mendasar dalam perencanaan pembangunan daerah. Ke depan, proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang tidak lagi boleh berbasis asumsi, tetapi harus didukung data terpilah dan terintegrasi yang mampu menjangkau kelompok rentan.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, saat membuka Lokakarya Penyediaan Data Pendukung Tematik Musrenbang Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial atau TEMBANG PUGIS 2026 di Prime Park Hotel Mataram, Rabu (1/4/2026).
Kegiatan yang digelar Bappeda NTB bersama Program SKALA tersebut dihadiri sejumlah perangkat daerah, aktivis, serta organisasi sosial yang bergerak di bidang perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
Dalam arahannya, Ahsanul Khalik menegaskan bahwa pembangunan tanpa data yang akurat berisiko tidak tepat sasaran dan dapat meninggalkan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan perhatian.
Menurutnya, pemerintah harus mengetahui secara pasti siapa yang tertinggal, di mana ketimpangan terjadi, serta kelompok mana yang belum terlayani agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Pemprov NTB sendiri telah mengembangkan sejumlah sistem data seperti NTB Satu Data dan DT-SEN sebagai fondasi pengelolaan data pembangunan. Namun, masih terdapat tantangan dalam penyediaan data terpilah, integrasi antar sistem, serta pemanfaatan data yang belum sepenuhnya menjadi dasar dalam perencanaan Musrenbang.
Ia juga menekankan bahwa seluruh perangkat daerah harus berperan sebagai produsen data yang bertanggung jawab terhadap kualitas dan keterpaduan data yang dihasilkan.Selain itu, data yang dikembangkan harus mampu menggambarkan kondisi nyata perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, serta kelompok rentan lainnya sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar inklusif.
Melalui lokakarya ini, diharapkan terbangun kesepahaman lintas sektor mengenai pentingnya data inklusif sekaligus mendorong Musrenbang bertransformasi menjadi forum perencanaan pembangunan yang berbasis data, bukan sekadar agenda administratif tahunan.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan, tetapi juga dari sejauh mana kita mampu menghadirkan keadilan dan memastikan tidak ada satu pun yang tertinggal,” tutupnya.