Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, menyoroti besarnya dampak pemberitaan media terhadap kebijakan publik, bahkan hingga berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Hal tersebut disampaikan saat menghadiri peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB di Mataram, Rabu (15/04/2026).
Dalam sambutannya, Iqbal mengungkapkan pengalaman pribadinya saat bertugas di luar negeri, di mana pemberitaan media dengan sudut pandang yang kurang tepat berdampak pada membengkaknya biaya negara dalam penanganan kasus hukum WNI di Timur Tengah.
“Pemberitaan media itu memiliki konsekuensi besar. Pemilihan sudut pandang sangat berpengaruh terhadap bagaimana kebijakan dipahami publik,” tegasnya.
Menurutnya, di tengah tantangan pembangunan saat ini, pemerintah dan media memiliki musuh bersama, yakni kemiskinan dan kebodohan.
Karena itu, ia menilai pentingnya sinergi yang sehat antara keduanya.
Iqbal juga mengingatkan agar pemberitaan tidak terjebak pada personalisasi jabatan.
Ia meminta media lebih menonjolkan kerja kolektif pemerintah sebagai institusi, bukan sekadar figur kepala daerah.
“Saya ingin masyarakat merasakan kehadiran pemerintah secara utuh. Birokrasi itu institusi, bukan personal,” ujarnya.
Selain itu, ia mengajak insan pers untuk mengedepankan prinsip tabayun atau klarifikasi dalam setiap pemberitaan, guna memastikan informasi yang disampaikan benar-benar akurat dan berasal dari sumber pertama.
Sementara itu, Ketua PWI NTB, Ahmad Ikliluddin, menegaskan bahwa pers yang sehat merupakan kunci dalam mendukung pembangunan daerah.
Menurutnya, pers harus tetap merdeka, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.
Ia juga mengingatkan bahwa disinformasi dan polarisasi dapat merusak ekosistem pers serta berdampak pada menurunnya kepercayaan publik dan investor.
“Kritik pada pemerintah juga harus dimaknai sebagai obat. Meski pahit namun menyembuhkan,” ujarnya.
Peringatan HPN 2026 ini turut dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan seperti halal bihalal, talkshow, dan bincang wartawan, yang menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers di NTB. (FIR)***