Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Nusa Tenggara Barat (NTB), Senator Mirah Midadan Fahmid, kembali menegaskan komitmennya untuk memantau keinginan masyarakat, terutama ulama di NTB, mengenai pembangunan kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB yang layak dan definitif.
Wakil Kepala Badan Pengelola (BP) Haji Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, juga menghadiri pertemuan di Lombok, dan memberikan dukungan dan pesan penting tentang tugas BP Haji.
Menurut Dahnil Anzar Simanjuntak, Wakil Kepala BP Haji, BP Haji saat ini berada dalam proses transisi menuju pelaksanaan tugas otoritatif penuh penyelenggaraan ibadah haji, yang akan dimulai pada tahun 2026 atau 1447 H.
Dahnil menyatakan bahwa mereka terus bekerja keras untuk menyiapkan segala kebutuhan dan sistem yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan haji secara mandiri. Masa transisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji bagi umat Islam Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Senator Mirah menekankan betapa pentingnya bagi MUI Provinsi NTB untuk mendapatkan kantor definitif.
Ia menyatakan bahwa karena status kantor MUI saat ini masih pinjam pakai, penghormatan terhadap keberadaan MUI sebagai lembaga yang sangat penting dalam mendukung keberagaman dan pembinaan umat Islam di NTB belum terpenuhi.
Senator Mirah menekankan bahwa, karena NTB adalah salah satu provinsi dengan populasi Muslim terbesar di Indonesia, MUI memiliki peran strategis dalam menjaga harmoni, mengembangkan dakwah, dan membimbing umat. Oleh karena itu, kantor MUI Provinsi NTB harus memiliki gedung definitif yang layak sebagai pusat kegiatan dan pelayanan umat.
Senator Mirah juga berterima kasih kepada para ulama NTB yang terus menyuarakan keinginan rakyat dan mendukung program keagamaan pemerintah. Ia berjanji untuk memantau permintaan ini hingga terpenuhi melalui jalur politik dan bekerja sama dengan kementerian terkait.
Dalam pertemuan tersebut, para ulama NTB menyampaikan berbagai ide tentang betapa pentingnya MUI mendapatkan dukungan fasilitas yang memadai. Selain kantor definitif, mereka juga menggarisbawahi betapa pentingnya MUI untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusianya, mengingat tantangan yang semakin kompleks dalam dakwah dan pembinaan umat.
Senator Mirah menyambut baik pesan tersebut dan mendukung BP Haji. Dia mengatakan bahwa sinergi antara lembaga seperti MUI, BP Haji, dan tokoh masyarakat sangat penting untuk mengatasi masalah keagamaan dan sosial di Indonesia.
“Kehadiran MUI dan BP Haji adalah dua hal yang sangat relevan. MUI sebagai pembimbing umat dan BP Haji sebagai pelayan ibadah haji sama-sama memiliki peran strategis dalam membangun umat Islam Indonesia yang unggul dan moderat,” kata Senator Mirah.
Setelah pertemuan berakhir, Senator Mirah berharap NTB terus menjadi contoh keberagaman yang damai dan harmonis. Ia juga berjanji akan terus mengawasi aspirasi masyarakat NTB di tingkat nasional, termasuk membangun kantor definitif untuk MUI Provinsi NTB.
Perjuangan ini, insya Allah, tidak akan berhenti sampai MUI NTB memiliki kantor definitif. Senator Mirah menyimpulkan, “Saya juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung dan mendoakan aspirasi ini segera terwujud.”