Rancangan APBN 2026 kembali menjadi sorotan setelah pemerintah menyebut anggaran negara berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen. Target ini dinilai ambisius, mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih berkisar di angka 5 persen. Lantas, apakah prediksi tersebut benar-benar realistis?
APBN 2026 dirancang dengan strategi mendorong produktivitas nasional, memperkuat investasi, dan menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah menyiapkan alokasi besar untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial. Harapannya, belanja negara bisa menjadi motor utama penggerak ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Dari sisi penerimaan, pemerintah optimis karena tren pajak dan cukai diprediksi tetap positif. Sektor digital, perdagangan, hingga industri hijau menjadi fokus sumber penerimaan baru. Di sisi lain, defisit anggaran diupayakan tetap terkendali agar keuangan negara tidak terbebani utang berlebihan.
Namun, sejumlah ekonom menilai target pertumbuhan 7 persen bukan perkara mudah. Ada beberapa tantangan besar yang harus dihadapi. Pertama, perlambatan ekonomi global dapat menghambat ekspor Indonesia. Kedua, daya serap investasi masih sering terkendala regulasi dan birokrasi. Ketiga, produktivitas tenaga kerja Indonesia perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dengan negara lain.
Selain itu, ancaman inflasi juga bisa menjadi penghalang. Kenaikan harga energi, pangan, atau melemahnya nilai tukar rupiah bisa menggerus daya beli masyarakat. Jika tidak diantisipasi dengan baik, belanja besar dalam APBN belum tentu langsung berdampak pada pertumbuhan setinggi yang diharapkan.
Meski begitu, bukan berarti target ini mustahil. Dengan sinergi kebijakan fiskal, reformasi struktural, dan stabilitas politik, Indonesia berpeluang mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kunci utamanya ada pada efektivitas realisasi anggaran: apakah benar-benar tepat sasaran atau justru terserap lambat.
Kesimpulannya, APBN 2026 memang berpotensi menjadi mesin pendorong pertumbuhan. Namun, menyebut angka 7 persen sebagai target realistis masih membutuhkan pembuktian. Optimisme perlu diimbangi dengan kerja nyata dalam memperkuat sektor riil, meningkatkan investasi, serta menjaga kestabilan harga.(ALF)***