Mataram — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat sektor kesehatan melalui berbagai program strategis pada tahun 2026. Fokus utama diarahkan pada percepatan penurunan stunting, pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta penanganan kasus Tuberkulosis (TBC).
Berdasarkan evaluasi Triwulan I-2026, angka prevalensi stunting di NTB tercatat turun menjadi 12,88 persen. Capaian tersebut melampaui target yang sebelumnya ditetapkan sebesar 17,5 persen.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Lalu Hamzi Fikri, mengatakan penurunan angka stunting didorong oleh intervensi spesifik dan sensitif yang dilakukan secara konsisten.
“Intervensi langsung di sektor kesehatan memiliki daya ungkit 30 persen, seperti imunisasi, ASI eksklusif, dan pola asuh. Sedangkan 70 persen lainnya berasal dari intervensi tidak langsung seperti sanitasi, air bersih, lingkungan sehat, dan penanganan kemiskinan,” ujarnya di Mataram, Selasa (5/5/2026).
Program Desa Berdaya disebut menjadi salah satu ujung tombak penanganan stunting di NTB. Pemerintah melakukan pemantauan di 10 desa setiap kabupaten/kota, termasuk pemberian telur untuk balita dan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Meski angka stunting terus menurun, Dinas Kesehatan menilai tantangan masih cukup besar, terutama terkait pola makan dan pemenuhan nutrisi balita di tengah meningkatnya konsumsi makanan instan.
Selain stunting, Pemprov NTB juga menggencarkan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menjadi bagian dari Program Hasil Tercepat Presiden sejak Maret 2025. Pada tahun 2026, program ini menargetkan sebanyak 2,663 juta jiwa atau sekitar 46 persen penduduk NTB mendapatkan layanan skrining kesehatan.
Layanan CKG menyasar seluruh kelompok usia, mulai bayi hingga lansia, dan dapat diakses melalui puskesmas, pustu, posyandu, maupun layanan kesehatan komunitas.
“CKG adalah upaya deteksi dini faktor risiko penyakit. Ini hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis dan seluruh data pasien akan terintegrasi melalui aplikasi Satusehat Indonesia,” jelasnya.
Di sisi lain, penanganan TBC juga menjadi prioritas pemerintah daerah. Pada 2025, angka penemuan kasus baru TBC di NTB mencapai 61 persen dari target nasional sebesar 90 persen.
Untuk menekan penyebaran TBC, Dinas Kesehatan menerapkan strategi terapi pencegahan bagi anggota keluarga yang tinggal serumah dengan penderita.
Pemerintah juga mendorong penguatan program 40 Desa Berdaya Siaga TBC yang ditargetkan mampu menjadi wilayah bebas TBC di masa mendatang.
Dinas Kesehatan NTB menegaskan, upaya penanganan TBC dilakukan melalui tiga pilar utama, yakni penemuan kasus, pengobatan, dan terapi pencegahan bagi kelompok berisiko.(ALF)***