BANGUN IDE – Dalam bahasa Jepang, minpaku atau private lodging adalah tempat penginapan non hotel atau yang lebih dikenal dengan Airbnb. Belakangan ini pemerintah Osaka sedang berencana untuk meningkatkan peraturan yang lebih ketat, karena beberapa masyarakat lokal merasa terganggu dengan adanya tempat penginapan yang sepenuhnya dikendalikan oleh tamu atau turis.
Karena adanya penolakan publik, pemerintah menerapkan sejumlah batasan, termasuk aturan bahwa minpaku hanya boleh beroperasi maksimal 180 hari dalam setahun. Ketentuan ini memungkinkan pemilik untuk memanfaatkan musim ramai wisata, tetapi mencegah properti tersebut menjadi penginapan penuh waktu.
Namun, di beberapa wilayah Jepang, pemerintah daerah memberikan izin khusus bagi apa yang disebut tokku minpaku atau special zone private lodgings. Sama seperti minpaku biasa, properti ini awalnya merupakan rumah atau apartemen, tetapi dapat disewakan tanpa batas waktu.
Artinya, mereka boleh menerima tamu setiap hari sepanjang tahun, berbeda dari minpaku reguler yang memiliki batas operasional.
Tokyo’s Ota Ward dan Kota Kita Kyushu termasuk wilayah yang memperbolehkan sistem ini, namun sebagian besar tokku minpaku terletak di Osaka City, yang memiliki sekitar 5.800 unit lebih dari 90 persen dari total nasional.
Jumlah ini terus meningkat, tetapi pada 30 September lalu, pemerintah Osaka mengumumkan rencana untuk menangguhkan pendaftaran baru bagi penginapan jenis ini. Peningkatan jumlah minpaku tersebut menimbulkan banyak keluhan dari warga. Pemerintah Osaka mencatat sekitar 600 laporan pengaduan pada tahun ini, meningkat 50 persen dari tahun sebelumnya.
Keluhan yang paling sering muncul berkaitan dengan kebisingan dan sampah, karena rumah pribadi umumnya tidak memiliki peredam suara dan staf kebersihan seperti hotel.
Biasanya, hubungan antar tetangga yang bersifat jangka panjang mendorong warga untuk saling menghormati, tetapi hal itu tidak berlaku bagi tamu yang hanya tinggal sementara. Meskipun ada aturan bahwa tamu harus menginap minimal dua malam berturut-turut, banyak laporan menyebutkan bahwa ketentuan ini sering dilanggar.
Berbeda dengan hotel, penginapan tokku minpaku tidak diwajibkan memiliki resepsionis atau staf di tempat, sehingga ketika warga melapor, tamu yang bermasalah sering kali sudah pergi sebelum dapat dimintai pertanggungjawaban.
Selain itu, sekitar 40 persen pengelola minpaku jenis ini berasal dari Tiongkok, baik individu maupun perusahaan, yang kadang menimbulkan kendala bahasa dan perbedaan budaya dalam penyelesaian masalah.
Selain Osaka City, sebanyak 27 kota lain di Prefektur Osaka juga berencana untuk menghentikan penerimaan izin baru bagi special zone minpaku. Pemerintah Osaka diperkirakan akan menutup pendaftaran secara resmi setelah Konferensi Zona Strategis Nasional yang dijadwalkan berlangsung pada bulan November mendatang. (ALF)***