Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan dua lapangan baru untuk produksi minyak dan gas bumi, yaitu Lapangan Forel dan Terumbuk milik Medco E&P Natuna Ltd.
Acara peresmian dilakukan secara hybrid di Istana Merdeka pada Jumat, 16 Mei 2025. Prabowo menyampaikan bahwa peluncuran ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan kemandirian energi nasional.
“Ini adalah peresmian pertama proyek lifting migas yang dilakukan di bawah pemerintahan baru saya,” ujar Prabowo.
Ia menambahkan, “Proyek ini menjadi tonggak sejarah dalam upaya bersama untuk mencapai swasembada energi nasional.”
Menurut Presiden, mencapai kemandirian energi merupakan syarat penting bagi tegaknya kedaulatan bangsa.
Dengan tidak bergantung pada energi luar negeri, negara bisa menghemat dana dalam jumlah besar.
“Kita bisa menghemat miliaran dolar AS, atau setara dengan ratusan triliun rupiah yang seharusnya tidak perlu mengalir ke luar negeri,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebutkan bahwa total investasi untuk kedua proyek ini mencapai sekitar US$ 600 juta atau setara dengan Rp 9,8 triliun (mengacu pada kurs Rp 16.437 per US$).
Proyek ini juga berkontribusi pada penciptaan sekitar 2.300 lapangan pekerjaan selama masa konstruksi.
Bahlil menekankan nilai strategis proyek ini, karena seluruh kepemilikan dan tenaga kerja berasal dari dalam negeri.
“Proyek ini sepenuhnya dikerjakan oleh anak bangsa, termasuk kapal FPSO-nya yang 100% dibuat dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Indonesia,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Lapangan Forel dan Terumbuk merupakan bagian dari pengembangan wilayah kerja migas South Natuna, Blok B, yang terletak di Laut Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
Dari proyek ini, diharapkan produksi migas akan meningkat sebesar 20.000 barel minyak per hari dan gas sebesar 60 juta meter kubik per hari.
“Kalau tren ini berlanjut, maka mulai tahun 2026 hingga 2028, kita diproyeksikan bisa mengalami surplus gas. Fokus selanjutnya tinggal pada produksi minyak, termasuk bensin dan solar,” lanjut Bahlil.
Sebagai landasan hukum, Kementerian ESDM telah mengeluarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 110.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang pedoman pengembalian wilayah kerja potensial yang belum digarap.
Aturan ini menetapkan bahwa blok yang tidak menunjukkan aktivitas produksi selama dua tahun berturut-turut, POD selain yang pertama yang tidak dijalankan selama dua tahun, atau struktur discovery yang tidak ditindaklanjuti dalam waktu tiga tahun, akan dikategorikan sebagai wilayah kerja yang terbengkalai.(JC)***