Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah saat ini belum memiliki rencana untuk mengubah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025.
Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I tahun 2025 mencapai 4,87% secara tahunan (year-on-year).
Namun, jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, terjadi penurunan atau kontraksi sebesar 0,98%.
Dalam Undang-Undang APBN 2025, target pertumbuhan ekonomi dipatok sebesar 5,2%. Meski ada tekanan dari ketidakpastian global, Airlangga menyebut belum saatnya melakukan revisi terhadap asumsi makro.
Salah satu faktor ketidakpastian global tersebut adalah kebijakan tarif balasan (reciprocal tariff) yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
“Ini baru lima bulan berjalan, jadi kita masih perlu melihat situasi ke depan, meskipun ada guncangan akibat kebijakan tarif global,” ujar Airlangga dalam keterangan pers di Jakarta pada Kamis, 15 Mei 2025.
Lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) melalui World Economic Outlook (WEO) edisi April 2025 memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025-2026 hanya akan mencapai 4,7%.
Angka ini direvisi dari proyeksi WEO edisi Januari 2025 yang sebelumnya memperkirakan pertumbuhan sebesar 5,1%.
Meskipun demikian, Airlangga tetap optimis bahwa laju pertumbuhan ekonomi nasional masih berada dalam batas yang dapat diterima.
“Beberapa lembaga pemeringkat juga melihat bahwa ekonomi kita masih dalam kisaran yang wajar,” tambahnya.
Sebagai informasi, DPR bersama pemerintah telah menetapkan sejumlah indikator ekonomi dalam APBN 2025, seperti target pertumbuhan sebesar 5,2% dan inflasi di level 2,5%. Angka-angka ini sama dengan asumsi dasar dalam RAPBN 2025.
Untuk nilai tukar rupiah ditetapkan sebesar Rp16.000 per dolar AS, sedangkan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah (SBN) tenor 10 tahun ditargetkan sebesar 7,0%.
Target ini sedikit berbeda dengan asumsi dasar RAPBN sebelumnya yang menetapkan kurs Rp16.100/USD dan yield SBN 10 tahun sebesar 7,1%.
Adapun indikator pembangunan lainnya juga tetap mengacu pada RAPBN 2025, seperti:
- Tingkat pengangguran terbuka 4,5–5,0%
- Tingkat kemiskinan 7,0–8,0%
- Kemiskinan ekstrem 0%
- Gini Rasio 0,379–0,382
- Indeks Modal Manusia 0,56
Selain itu, indikator pertanian dan kelautan tetap, dengan Nilai Tukar Petani (NTP) di kisaran 115–120 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 105–108.
Dalam rapat kerja Komisi XI, beberapa fraksi menyampaikan masukan. Fraksi PDI-Perjuangan mengusulkan kurs rupiah sebesar Rp15.900/USD dan suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9%. Sementara itu, Fraksi PKB mengusulkan agar NTP ditingkatkan ke rentang 120–125.(JC)***